img004

AKTE KEMATIAN sebagai suatu alat bukti yang sah dalam pengurusan berbagai kepentingan.

DASAR HUKUM PENCATATAN KELAHIRAN :
a. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
b. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013
c. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
d. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil

MANFAAT AKTA KELAHIRAN :
Untuk pengurusan warisan, penghentian tunjangan keluarga, pengurusan pensiu pegawai (janda/duda), pengurusan Taspen, Klaim Asuransi Jiwa, Klaim Asuransi Jasa Raharja.

PELAPORAN AKTE KEMATIAN : Setiap kematian dilaporkan oleh Ketua RT di domisili penduduk kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 30 hari sejak tanggalkematian.

Persyaratan Pelaporan Kematian :

a. Form Pelaporan Kematian F-2.29
b. Surat Keterangan Kematian dari Desa/Kelurahan
c. Surat Keterangan Kematian dari dr/Rumah Sakit (bila ada)
d. Fotocopy KTP (apabila masih ada)
e. Fotocopy KK (apabila ada)
f. Fotocopy KTP Pelapor dan 2 Saksi

By : Sugiarti (Kaur Pemerintahan)