Home / Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak

Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak

DASAR HUKUM PENGAKUAN DAN PENGESAHAN ANAK :
a. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013
b. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
c. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil

KEPEMILIKAN AKTA PENGAKUAN ANAK :
Merupakan pengakuan seorang ayah terhadap anaknya yang disetujui oleh ibu kandungnya yang lahir dari perkawinan sah menurut hukum agama tetapi belum sah menurut hukum negara.

Pelaporan pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orangtua pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 30 hari sejak surat pengakuan anak oleh ayah biologisnya dan disetujui ibu kandungnya.

PERSYARATAN PELAPORAN PENGAKUAN ANAK :
a. Form Pelaporan Akta Pengakuan Anak F-2.38
b. Surat Pengantar dari RT/RW dan diketahui Kepala Desa
c. Surat Keterangan Kelahiran dari dr/bidan/penolong kelahiran
d. Surat Keterangan Menikah menurut hukum agama oleh pemuka agama yang diketahui oleh Kepala Desa dan 2 orang saksi
e. Surat Pengakuan Anak dari ayah biologis yang disetujui oleh ibu kandungnya
f. Fotocopy KK dan KTP 2 ayah biologis dan ibu kandung

KEPEMILIKAN AKTA PENGESAHAN ANAK :
Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut kuhum agama dan hukum negara.

PELAPORAN PENGESAHAN ANAK :
Setiap anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 30 hari sejak ayah dan ibu dari anak tersebut melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan.

PERSYARATAN PELAPORAN PENGESAHAN ANAK :
a. Form Pelaporan Akta Pengesahan Anak F-2.40
b. Surat Pengantar dari RT/RW dan diketahui Kepala Desa
c. Surat Keterangan Kelahiran dari dr/bidan/penolong kelahiran
d. Surat Keterangan Menikah menurut hukum agama oleh pemuka agama yang diketahui oleh Kepala Desa dan 2 orang saksi
e. Fotocopy KK dan KTP ayah dan ibu
f. Fotocopy Akta Nikah Orang Tua yang dilegalisir KUA

PENCATATAN PENGANGKATAN ANAK :
Pengangkatan anak adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggungjawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan penetapan pengadilan. Tujuannya untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka kesejahteraan anak dan perlindungan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

DASAR HUKUM PENGAKUAN DAN PENGESAHAN ANAK :
a. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
b. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013
c. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
d. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak
e. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil

PELAPORAN PENGANGKATAN ANAK : wajib dilaporkan oleh penduduk pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran paling lambat 30 hari setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan.

PERSYARATAN PEMBATALAN AKTA KELAHIRAN :
a. Form Pelaporan Pengangkatan Anak F-2.35
b. Salinan Penetapan Pengadilan tentang Pengangkatan Anak
c. Kutipan Akta Kelahiran anak dari orang tua kandung
d. Fotocopy KK dan KTP Orang tua kandung
e. Fotocopy KK dan KTP Orang tua angkat
f. Fotocopy KK dan KTP Pemohon

DINPENDUKCAPIL MENERBITKAN : CATATAN PINGGIR PADA KUTIPAN AKTA KELAHIRAN